in

Begini Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Benar

Bagikan Artikel Ini

Salah satu jenis Pajak yang dibebankan oleh Pemerintah kepada warganya adalah Bumi dan Bangunan. Peraturan serta pelaksanaannya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Tidak hanya diperkotaan, masyarakat pedesaan juga dikenakan dengan cara menghitung yang sama.

Menurut Undang-Undang subjek yang dikenakan Pajak adalah Tanah dan Bangunan. Dikenakan baik itu perorangan atau badan usaha.  Dengan berbagai kriteria sebagai berikut,

  • Memiliki sertifikat tanah dan bangunannya sebagai bukti kepemilikan yang sah
  • Mendapatkan berbagai manfaat dari tanah dan bangunan tersebut
  • Memiliki hak serta kekuasaan penuh
  • Mendapatkan manfaat dan mempunyai aset secara fisik

Sistem pembayarannya ditetapkan setiap tahun dengan dasar dan perhitungan sama tetapi, jumlah yang harus dibayarkan masing-masing pemilik sertifikat berbeda. Batas pembayarannya jatuh pada bulan September.

Acuan Penentuan PBB 

Dalam melakukan perhitungan Pajak ada beberapa komponen yang jadi perhitungan awal seperti NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Merupakan harga pasar atau rata-rata per meter persegi sebagai acuan transaksi. Nilai besarannya sudah diatur oleh Kementerian Keuangan.

Dalam menentukan besaran nilainya, kementerian biasanya akan melihat berbagai faktor meliputi, lingkungan sekitar, lokasi tanah, serta pemanfaatannya seperti apa. Selanjutnya, acuan penentu dari PBB dikenal dengan istilah NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

Jadi, setiap bangunan mendapatkan keringanan oleh Pemerintah tidak dikenakan Pajak. Untuk aturan lengkapnya biasanya ditentukan oleh pemerintah Daerah. Dari kedua faktor ini akan ditemukan sebuah rumus dalam melakukan perhitungan berapa biaya yang harus Anda bayar dalam satu tahun.

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam melakukan perhitungan poin utama berasal dari NJOP dimana semuanya sudah diatur oleh surat kementerian keuangan tahun 2000. Terdapat sebuah rumus singkat yang mudah untuk dihafal yaitu 0,5% dari objek pajak.

Sementara, menurut tambahan surat edaran tahun 2000 menyebutkan Jika nilai NJOP PBB mencapai lebih dari 1 milyar maka perhitungan NJKP diambil dulu 20% baru dikalikan 0,5. Bila diatas angka tersebut maka akan dikenakan 40%. Jadi, begini ilustrasi mudahnya.

Anda membeli sebuah Rumah dengan harga Rp2 Milyar. Maka, menentukan besaran pajaknya adalah NJKP akan didapatkan 40% dari nilainya. Jika angka tersebut 2 M maka, besarannya adalah 800 juta.

Angka tersebut akan dikenakan pajak sebesar 0,5% maka Anda harus membayar Pajak untuk bumi dan bangunan tersebut sebesar Rp40 juta. Termasuk paling tinggi karena sesuai peraturan diatas 1 M akan dikenakan 40%.

Dalam aturan perundang-undangan setiap warga mendapatkan hak NJOPTK hanya sebesar 1 kali saja. Selebihnya tetap wajib membayar, Bila mempunyai dua objek pajak maka, hanya salah satu yang dapat menikmati fasilitas tersebut.

Nilai NJOP sendiri didapatkan dari luas tanah dan bangunan dikalikan nilainya. Untuk penilaiannya sendiri sudah tercantum dalam struk yang disampaikan oleh kementerian keuangan setiap tahunnya. Dimana terdapat sebuah rumus untuk menghitung besaran PBB. yaitu pengurangan NJOP serta NJOPTK

Sementara, untuk NJOPTK hanya diberikan maksimal 10 sampai 12 juta saja. Bila total NJOP sebenarnya adalah 910 jt maka mendapatkan pengurangan 10 juta. Sehingga, perhitungan yang digunakan adalah Rp900 Jt.

Pembayaran Online dan Offline

Setiap tahun Anda akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Disanalah Anda akan mendapatkan angka berapa besaran pajak yang harus dibayarkan. Untuk pembayarannya sendiri bisa dilakukan Offline atau Online.

Bisa melalui Bank Daerah setempat atau beberapa E-wallet atau beberapa toko modern . Jika, tidak berkenan offline Anda bisa melakukan pembayaran melalui perwakilan desa, kantor pos. Kemudahan ini diberikan agar Anda tetap taat dalam melakukan pembayaran pajak. Jadi, jangan sampai telat membayarnya ya!